Lintas DaerahNews

Dorong Kemandiran Ekonomi di Panti Asuhan, LDII Kubu Raya Sumbang Ratusan Bibit Pisang

Kubu Raya – Mewujudkan program kemandirian ekonomi pesantren dan panti asuhan, DPD LDII Kubu Raya, menyerahkan bantuan 225 bibit pisang barangan kepada Panti Asuhan Amal Jariyah Kubu Raya.
Langkah ini dilakukan sebagai dukungan terhadap gerakan kemandirian ekonomi pesantren dan panti asuhan yang telah dilaunching LDII Kalbar, Agustus tahun 2022 lalu. “Gerakan ekonomi pesantren telah dilaunching LDII Kalbar dengan pilot project di Panti Asuhan Amal Jariyah yang berada dibawah Yayasan Fathu Minal Fityan. Maka secara struktural LDII Kubu Raya juga terpanggil untuk membantu agar program itu dapat berhasil,” ujarnya usai menyerahkan bibit pisang kepada Panti Amal Jariyah Rasau Jaya, Kubu Raya 23 Januari 2023.
Bukan sebatas diserahkan, namun sebanyak 225 bibit pohon pisang barangan langsung kita tanam. “Bibit Pisang yang kita tanam sebanyak 225 batang, dan jenisnya pisang barangan. Alasannya jenis pisang ini memiliki nilai ekonomis dan permintaan pasar juga cukup tinggi,” jelas Marsono.
Secara kelembagaan, lanjut dia pihaknya terus mendorong agar areal yang cukup luas ini bisa dikelola dan menjadi lahan produktif. “LDII secara berkelanjutan akan terus mendorong pihak yayasan agar lahan yang tersedia dikelola sebagai kawasan sentra hortikultura, dan menjadi sumber pendapatan yayasan dalam memenuhi biaya operasional panti dan pesantren,” imbuhnya.
Alhamdulillah, dengan langkah ini pendapat Marsono juga berfungsi sebagai salah satu ikhtiar dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Kawasan ini sebenarnya rawan karhutla, namun dengan pengelolaan yang baik dan intens selain bakal menjadi sentra hasil pertanian juga bisa mencegah timbulnya karhutla,” tegasnya.
Selain itu dirinya juga mengungkapkan akan membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah. “Kami dari LDII dan mewakili keinginan Panti Asuhan juga akan membuka diri untuk kerjasama dengan instansi pemerintah khususnya Dinas pertanian baik kabupaten provinsi maupun kementerian pertanian,” harap Marsono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *